Latihan 1

Tri Asmara Ningmas

21/477481/SV/19187

PEK 51

Personality type/Myers–Briggs Type Indicator (MBTI): Protagonist (ENFJ-A)

Pertanyaan

Mengapa pemerintah/pemerintah daerah memerlukan sistem informasi dalam proses pembangunan?

Jawaban:

Hal itu karena dinamika yang terjadi di suatu wilayah atau daerah, dimana suatu daerah/wilayah akan terus mengalami sebuah perubahan, pertumbuhan, ataupun perkembangan. Sehingga pemerintah di suatu wilayah atau daerah tersebut perlu melakukan perencanaan untuk mengendalikan jalannya proses pembangunan. Salah satu bentuk perencanaan tersebut dapat berupa sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Beberapa contoh sistem informasi dalam proses pembangunan suatu daerah, yaitu:

  1. Website Jakarta Satu

    2. Jakarta Satu merupakan sarana integrasi data dan sistem terkait pemerintahan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta serta sebagai sarana pemenuhan informasi publik, kebutuhan transfer data, penentuan potensi wilayah, pengawasan dan pengendalian perkotaan, bahan penerapan kebijakan dan hal-hal lain seputar pembangunan.

  2. Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat)

    3. Alpukat Betawi merupakan kanal pelayanan bagi warga DKI Jakarta untuk mengakses langsung pengajuan pelayanan administrasi kependudukan. Yang mana mencakup banyak layanan pengurusan dokumen kependudukan yang dibutuhkan, antara lain:

    1. Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
    2. Akta kelahiran
    3. Akta kelahiran tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    4. Akta kematian
    5. Pencetakan Kartu Keluarga (KK)
    6. Perubahan biodata
    7. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
    8. Informasi data keluarga
    9. Duplikasi/legalisir akta
    10. Permohonan pindah
    11. Permohonan kedatangan

    Dari kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa pentingnya sistem informasi bagi suatu daerah ditujukan untuk kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengkoordinasi jalannya sistem pemerintahan, serta dapat merepresentasikan kemajuan atau perkembangan suatu daerah.